YOGYAKARTA – Pesatnya perkembangan teknologi digital ibarat pisau bermata dua bagi gerakan mahasiswa. Di satu sisi, teknologi membuka ruang komunikasi yang luas; di sisi lain, ia melahirkan tantangan baru berupa memudarnya partisipasi langsung di ruang publik. Fenomena inilah yang dibedah oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS IH) dalam Talkshow Student Governance: "Menakar Eksistensi Mahasiswa Di Era Digital" yang digelar di Ruang Teatrikal Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sabtu (27/6/2026).

Sebelum memasuki rangkaian acara utama, sambutan disampaikan oleh Ketua HMPS IH, Raafa Mumtaza Adi. Memasuki sesi talkshow, acara yang dipandu oleh Muh. Fahril Idris menjelaskan tujuan utama kegiatan ini untuk mengkaji ulang peran mahasiswa dalam tata kelola organisasi kemahasiswaan (ormawa) di tengah disrupsi teknologi digital.

Student Governance: Fondasi Mitra Kritis Kampus

Sebagai pembicara pertama, Umaruddin Masdar (Wakil DPRD DIY) memaparkan konsep dasar student governance. Menurutnya, tata kelola organisasi mahasiswa harus berdiri kokoh di atas prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tanggung jawab.

"Melalui sistem tata kelola yang baik, mahasiswa diharapkan mampu menjadi mitra kritis bagi perguruan tinggi, sekaligus menjadi wadah utama dalam pengembangan kepemimpinan, intelektualitas, dan karakter," ujar Umaruddin.

Ia juga memberikan penekanan khusus bahwa ormawa hari ini tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama. Ormawa dituntut untuk bertransformasi dan beradaptasi agar tetap relevan sebagai wadah representasi mahasiswa yang memiliki latar belakang, karakter, serta minat bakat yang semakin beragam.

Menjawab Tantangan Slacktivism dan Polarisasi

Sementara itu, Ainun selaku pembicara kedua yang juga merupakan Kaprodi Magister Hukum menyoroti pergeseran pola partisipasi mahasiswa akibat digitalisasi. Media sosial dan platform digital diakui mempermudah koordinasi dan penyebaran aspirasi. Namun, kemudahan ini membawa dampak sampingan yang cukup mengkhawatirkan.

Ainun menggarisbawahi munculnya fenomena slacktivism, sebuah kondisi di mana aktivisme mahasiswa sering kali hanya riuh di media sosial tanpa adanya tindakan nyata di lapangan. Tantangan ini diperparah dengan menurunnya animo keterlibatan langsung dalam ormawa, ancaman penyebaran hoaks, polarisasi opini, hingga rendahnya literasi digital.

"Mahasiswa jangan hanya menjadi pengguna pasif teknologi, melainkan harus menjadi aktor utama yang mampu memanfaatkan teknologi tersebut untuk menciptakan perubahan sosial yang nyata," tegas Ainun di penghujung sesi.

Kontribusi Nyata, Bukan Sekadar Eksistensi Online

Kedua narasumber sepakat bahwa eksistensi mahasiswa hari ini tidak boleh diukur hanya dari seberapa aktif atau viralnya mereka di media sosial. Esensi utama mahasiswa terletak pada kontribusi nyata dalam menyelesaikan problem akademik, sosial, kebangsaan, hingga isu internal mahasiswa itu sendiri. Nilai-nilai klasik mahasiswa sebagai agent of change, social control, iron stock, dan force harus tetap hidup dengan pemanfaatan teknologi secara bijak.

Antusiasme peserta terlihat jelas pada sesi diskusi. Banyak mahasiswa melontarkan pertanyaan kritis mengenai strategi meningkatkan kembali gairah berorganisasi serta cara menjaga independensi ormawa di tengah derasnya arus modal teknologi dan perkembangan zaman.

Catatan Akhir: Inovasi Tanpa Kehilangan Nilai Kritis

Sebagai penutup, talkshow ini menghasilkan kesimpulan penting: student governance wajib beradaptasi melalui inovasi tata kelola yang berbasis teknologi. Peningkatan literasi digital dan transparansi menjadi kunci agar media digital dapat optimal sebagai sarana komunikasi.

Pesan kuat yang dibawa pulang oleh para peserta sore itu adalah digitalisasi bukanlah musuh dari pergerakan, melainkan alat akselerasi. Mahasiswa diharapkan tidak hanya eksis dan bersuara di ruang siber, tetapi juga membumi dan memberikan dampak konkret bagi lingkungan kampus maupun masyarakat luas.